Demo Di Gedung Sate, Aksi Buruh Minta Pemerintah Cabut Perpres No 20 Tahun 2018

Demo Di Gedung Sate, Aksi Buruh Minta Pemerintah Cabut Perpres No 20 Tahun 2018

BANDUNG.WM –Ribuan buruh melakukan Aksi demo tepat di depan pagar Gedung Sate. Sejak kedatangan massa, polisi menutup Jalan Diponegoro yang berada tepat di depan lokasi demo.

Dalam aksinya massa membawa sejumlah spanduk berisikan sejumlah tuntutan. Satu persatu perwakilan buruh naik ke mobil komando untuk berorasi menyuarakan apa yang menjadi tuntutan pada Hari Buruh kali ini.

Hingga pukul 12.30 WIB massa masih bertahan dan berorasi di lokasi. Bahkan sejumlah elemen buruh dan mahasiswa terus berdatangan untuk ikut melakukan aksi di depan Gedung Sate.

Seribuan buruh yang tergabung dalam DPD Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jabar menggelar aksi demo di depan Gedung Sate, Kota Bandung.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar M Sidarta mengatakan aksi kali ini membawa isu daerah dan nasional untuk disuarakan, Untuk isu daerah buruh meminta agar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan segera menetapkan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

“Sampai sekarang UMSK masih di meja gubernur belum diselesaikan, ini begitu lambat. Kami meminta segera ada peraturan yang menjadi pedoman agar tidak membuat ribut di daerah,” ujar Sidarta, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jawa Barat. Selasa (1/5).

Selain itu pihaknya juga menuntut pemerintah bertindak tegas karena masih banyak pengusaha yang mempekerjakan buruh lebih dari 40 jam pe rminggu. Bahkan mereka belum menerima upah sesuai UMK.

Sementara untuk isu nasional buruh meminta agar segera dicabut Perpres No 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dianggap bertentangan dengan UU No 13 tahun 2013 tentang pembatasan TKA.

“Kita sudah sejak awal mengingatkan mengenai TKA ini. Sekarang banyak TKA yang bekerja di sektor infrastruktur bahkan buruh kasar. Padahal dalam UU 13 itu TKA hanya diperbolehkan untuk jabatan tertentu,” ujarnya

Sidarta, pihaknya meminta agar pemerintah mencabut PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Menurutnya PP tersebut dianggap lebih pro pada upah murah dan mengeksploitasi buruh.

“Kita juga menuntut pemerintah menurunkan sejumlah harga kebutuhan pokok. Karena kenaikan upah sangat lambat sementara harga-harga terus melambung,”pungkanya

Fk/Nr

 

 

 

About The Author

Related posts

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: