CIANJUR

Warga Geram, Anggota DPRD Diminta Lakukan Pemakzulan

Unras : Masyarakat Cianjur aksi unjuk Rasa beberapa waktu lalu, menyampaikan ketidak Puasannya Terhadap Kepemimpinan Bupati

CIANJUR . walimedia.com. – Amarah masyarakat Cianjur rupanya sudah tak terbendung lagi, menyaksikan kepala daerahnya terindikasi kasus korupsi hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain berupaya melaporkan bukti dugaan korupsi, warga yang geram juga meminta kepada DPRD Cianjur untuk menggunakan hak angketnya dan melakulan pemakzulan terhadap Bupati Cianjur.

Kekesalan masyarakat diketahui dipicu oleh kebijakan-kebijakan bupati yang dianggap tidak pro rakyat. Misalnya penutupan pada beberapa jalur, hingga pemindahan pusat pemerintahan serta beberapa bangunan bersejarah yang ada di Cianjur.

Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Cianjur, Asep Toha alias Asto mengungkapkan,  atas dorongan dari masyarakat yang begitu besar belum lama ini pihaknya bersama Aliansi Ulama (ASMA) Cianjur melaporkan sederet bukti-bukti indikasi bupati Cianjur melakulan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut dilakukannya dalam rangka penegakkan hukum di Cianjur.

“Kami sangat mendesak KPK agar segera memproses seluruh laporan indikasi korupsi yang selama ini dilaporkan masyarakat ke KPK.

Terutama yang terdekat terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan Cianjur ke Campaka,” ungkapnya.

Lanjut Asto, pihaknya sangat meyakini KPK akan memproses laporan masyarakat Cianjur. Karena keyakinan itulah maka pihaknya tidak berhenti berharap ke KPK.

“Atas nama masyarakat Cianjur,  kami tidak akan berputus asa untuk melakukan penegakan hukum,” tegas dia.

Menurut Asto, jika merujuk terhadap UU Pemerintahan Daerah salah satu syarat anggota DPRD untuk melakulan pemakzulan terhadap kepala daerah sudah terpenuhi yaitu melanggar larangan bagi kepala daerah seperti halnya korupsi, serta dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan kepala daerah.

“Semestinya DPRD gak harus didesak masyarakat, jika mereka masih mengaku wakil rakyat. Dalam masalah pemindahan ke Campaka, Hak Angket DPRD seharusnya sudah bisa dilakukan. Kalau sampai menunggu desakan publik apalagi gak terjadi Hak Angket atau setidaknya hak interpelasi, artinya DPRD hanya sebagai stemple kata setuju saja,” ujarnya.

Asto berpendapat,  bahwa anggota DPRD ikut bertanggungjawab dalam masalah pemindahan pusat pemerintahan ke Campaka, sebab mereka sudah menyetujui anggaran pemindahan ke Campka lewat disepakatinya Perda APBD 2016 – 2018.

(EG/WM)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

To Top
%d blogger menyukai ini: