SEPUTAR JABAR

Daddy Rohanady : Perbaikan Rutilahu “PR” Bagi Emil-Uu

Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady saat memimpin rombongan guna pemantauan pembangunan rutilahu di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut

GARUT, walimedia.com. Perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) merupakan salah satu program yang menjadi pekerjaan rumah (pe-er)bagi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, pasangan Gubernur Jawa Barat dan Wakil gubernur yang baru dilantik.

Diharapkan, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum bisa menaikkan anggaran untuk program perbaikan Rutilahu.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady saat memimpin kunjungan kerja di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut pada Rabu (5/8/2018).

Kunjungan itu yang diterima Kepala Desa Mekarsari, Ketua LPM, Babinsa, Camat Selaawi, Danramil, serta Kapolsek Selaawi-Limbangan, serta perwakilan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Jabar, dilakukan dalam rangka pemantauan pembangunan rutilahu di wilayah tersebut.

Pada kunjungan itu juga sempat dibahas masalah pelaksanaan rutilahu di Kabupaten Garut, khususnya terkait jumlah dan besar bantuan yang diberikan Pemprov Jabar.

Menurut Daddy, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat telah disepakati bahwa besarnya bantuan rutilahu masing-masing adalah Rp 15 juta untuk rutilahu di wilayah perkotaan. Adapun besaran bantuan untuk program yang sama di kabupaten adalah Rp 13,5 juta per rumah.

Pada tahun 2017 untuk Kabupaten Garut mendapat perbaikan rutilahu dari Pemprov Jabar sebanyak 552 unit. Jumlah tersebut tersebar di 29 desa di 24 kecamatan. Rata-rata setiap desa memperoleh bantuan sebanyak 18 unit rumah, termasuk Desa Mekarsari. Padahal, angka tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Di Kecamatan Selaawi saja tidak kurang dari 500 rumah yang membutuhkan bantuan perbaikan.

“Angka tersebut masih logis mengingat dari sisi IPM Kabupaten Garut berada di peringkat 25 tahun 2015 (63,21 poin) dan tahun 2016 (63,64 poin). Demikian pula pada tahun 2017, IPM kabupaten yang terkenal sebagai penghasil dodol dan pengolahan kulit tersebut hanya 64,52 poin –juara kedua dari bawah setelah Kabupaten Cianjur. Jadi, wajar kalau Garut termasuk kabupaten yang diprioritaskan (untuk mendapat bantuan rutilahu),” imbuh Daddy, anggota dewan dari Partai Gerindra ini.

Pada tahun 2017 program rutilahu di Jabar masih ditangani oleh dua instansi. BPMPD menangani 6.000 unit untuk rutilahu di wilayah kabupaten. Sementara itu, Dinas Perkim menangani 2.000 unit yang berada di wilayah kota. Masing-masing rutilahu tersebut menerima bantuan Rp13.500.

Pada tahun 2018 jumlahnya meningkat memjadi 20.000, 14.000 unit di kabupaten dan 6.000 unit di kota. Nilai bantuan yang diberikan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Saat ini masih dalam proses pencairan dana.

Namun pada tahun 2019 target jumlah bantuan rutilahu justru turun menjadi 10.000 unit. Selain karena faktor anggaran yang tersedia, hal itu disesuaikan dengan keterbatasan beberapa hal yang berkaitan dengan verifikasi di lapangan.

Oleh karenanya, “Kami berharap baik jumlah unit maupun besaran anggaran untuk program ini dapat ditambah pada APBD murni Tahun Anggaran 2019 yang akan segera dibahas,” pungkas Daddy yang merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra Jabar dan berasal dari Dapil Cirebon-Indramayu tersebut.(**)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

To Top
%d blogger menyukai ini: