">
Rabu, 3 Maret, 2021
No Result
View All Result
walimedia.com
Advertisement Banner
  • Home
  • SEPUTAR JABAR
  • BANDUNG RAYA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • EDUKASI
  • RAGAM
walimedia.com
No Result
View All Result

Pemprov Jabar Wacanakan Pemekaran Desa

Admin Admin
Senin, 19 Agustus, 2019
in SEPUTAR JABAR
0
Pemprov Jabar Wacanakan Pemekaran Desa

Ridwan Kamil

3
DIBAGIKAN
15
DILIHAT
Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG, walimedia.com – Pemerintah provinsi Jawa Barat berencana melakukan pemekaran desat. Pemekaran ini dinilai menjadi salah satu solusi atas dimoratoriumnya usulan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pemekaran desa akan membuat pelayanan publik efektif dan efisien karena sejalan dengan program Pemprov Jabar dalam membangun desa. Dirinya menyebut, pemekaran sebagai upaya mengurangi ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan.

“Rakyat pasti ingin jalan mulus, ngurus KTP cepat. Mereka tidak begitu peduli apa nama daerahnya, yang penting menyentuh langsung kepada rakyat, maka solusinya adalah pemekaran desa,” ujarnya dalam acara Ess-Dua Discussion Club (EDC) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/08/2019).

Dijelaskannya, alasan moratorium DOB dari Kemendagri karena mayoritas daerah tingkat dua yang dimekarkan tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sehingga, Jawa Barat yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa dan hanya memiliki 27 daerah tingkat dua, perlu dimekarkan.

“Idealnya, Jabar memiliki 40 daerah tingkat dua. Kalau bisa desa di Jabar jumlahnya 10 ribu. Apa yang terjadi? Satu desa dapat bantuan yang lebih besar dan masyarakat desa akan merasakan manfaat yang lebih besar juga,” kata dia.

Emil sapaan Ridwan Kamil mencontohkan, Jawa Tengah dengan penduduk lebih sedikit dari Jawa Barat memiliki Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 15 triliun. Hal tersebut, dikarenakan daerah tingkat dua Jawa Timur lebih banyak, sehingga DAU berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan penduduk.

“Untuk itu, harus ada satu fundamental yang diperjuangkan yaitu keadilan fiskal. Seharusnya DAU berbanding lurus dengan jumlah penduduk,” ucapnya. (yon)

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)

Terkait

Tags: Gubernur Jabar Ridwan KamilHumas Pemprov Jabarridwan kamil
Beita Sebelumnya

Banyak Tantangan Untuk Wujudkan Jabar Sebagai Provinsi Pariwisata

Beita Selanjutnya

Acil Bimbo Minta Jabar Jadi Provinsi Bersih dari KKN

Beita Selanjutnya
Acil Bimbo Minta Jabar Jadi Provinsi Bersih dari KKN

Acil Bimbo Minta Jabar Jadi Provinsi Bersih dari KKN

Emil Sebut Penggabungan Bekasi ke Jakarta Tak Relevan

Emil Sebut Penggabungan Bekasi ke Jakarta Tak Relevan

Pemprov Buatkan Rumah Singgah untuk Pasien RSHS

Pemprov Buatkan Rumah Singgah untuk Pasien RSHS

Discussion about this post

Popular Post

  • PWI Kota Bandung Bantu Warga Isoman di Bandung Kidul

    PWI Kota Bandung Bantu Warga Isoman di Bandung Kidul

    5 shares
    Share 2 Tweet 1
  • Usia Calon Melebihi Ketentuan? Panitia: Permohonan Pengecualian Sudah Diajukan

    25 shares
    Share 10 Tweet 6
  • Intina Coffee, Menikmati Kopi Di Kawasan Eksotis

    121 shares
    Share 48 Tweet 30
  • HUT ke-102 Damkar, Inilah Harapan Dadang

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Usaha Penyewaan Alat-alat Kemping Mulai Menggeliat

    51 shares
    Share 20 Tweet 13
  • REDAKSI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER

© 2020 walimedia.com

No Result
View All Result
  • Home
  • SEPUTAR JABAR
  • BANDUNG RAYA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • EDUKASI
  • RAGAM

© 2020 walimedia.com