BANDUNG, walimedia.com – DPRD Jawa Barat mengapresiasi langkah Pemerintah provinsi Jawa Barat yang berhasil memulangkan 71 warga terdampak konflik Wamena, Papua. Namun, pendampingan juga dinilai perlu diberikan untuk mengurangi rasa traumatik korban.
“Pasti dengan kejadian Wamena bukan hal mudah, makanya pasca pemulangan perlu pendampingan,” kata Wakil Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari melalui sambungan telepon, Rabu (10/10/2019).
Menurut Ineu, kerusuhan yang terjadi di Wamena dan menimpa sejumlah warga Jawa Barat, tentunya akan berdampak pada sisi traumatis. Untuk itu, Pemprov Jabar harus melakukan pendekatan agar mereka bisa kembali bangkit.
“Seperti dulu ada gempa kan perlu ada pendampingan supaya mereka tidak traumatik,” kata dia.
Ineu menyatakan, pendampingan yang diberikan tidak hanya sebatas menutupi kebutuhan ekonomi. Secara psikologis, warga yang menjadi korban sangat membutuhkan pendampingan untuk memulai kembali hidupnya di Jawa Barat.
“Bukan hanya secara ekonomi, ini pendampingan psikologis. Jadi ketika mereka mengubah untuk hidup di Jabar, ini diperlukan,” ujarnya.
Diketahui, sebanyak 71 warga Jawa Barat yang meminta dievakuasi pasca kerusuhan di Wamena, Papua telah berhasil dipulangkan Pemprov Jabar. Pemulangan warga tersebut terlaksana atas kerjasama Dinas Sosial, tim Jabar Quick Response (JQR) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyambut kedatangan mereka yang singgah sejenak di Kota Bandung sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Mereka diterima Emil sapaan Ridwan Kamil sekira pukul 20.00 WIB di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (09/10/2019) malam.
Sebanyak 71 warga Jawa Barat tersebut berasal dari 13 kabupaten/kota. Rinciannya adalah, Kab. Garut 18 orang, Kab. Majalengka (2), Kab. Sukabumi (7), Kota Bandung (4), Kab. Bandung (5), Kab. Kuningan (2), Kab. Tasikmalaya (6), Kab. Sumedang (8), Kab. Subang (8), Kab. Purwakarta (3), Kab. Bogor (4), Kab. Indramayu (3), dan Kab. Ciamis (1).(yon)
