BANDUNG, walimedia.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku tidak setuju dengan opsi pengembalian Pilkada kepada DPRD di setiap daerah. Terlebih, proses Pilkada yang secara langsung dilakukan masyarakat adalah bagian demokrasi dan telah berjalan selama 20 tahun.
Emil sapaan Ridwan Kamil menyatakan, dirinya sebagai kepala daerah adalah produk Pilkada langsung, baik saat menjabat Wali Kota Bandung maupun Gubernur Jawa Barat. Untuk itu, Pilkada langsung dinilai lebih baik meski terdapat sejumlah kekurangan.
“Faktanya Pilkada mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin Pilkada murahnya, begitu,” kata Emil di Bandung, Rabu (20/11/2019).
Sebagai contoh, Emil menjelaskan, di India yang memiliki jumlah penduduknya lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital, sehingga bisa lebih murah. Sementara di Indonesia, hingga saat ini masih memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.
Dengan demikian, kata dia, setiap pasangan setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, di Jawa Barat sendiri ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberikan anggaran sekira Rp 100 ribu per orang.
“Biaya termahal itu saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar. Jadi wacana itu sebaiknya disimpulkan dulu, secara teknis dan sebagainya di lapangan. Saya tahu biaya termahal ada di situ,” ujarnya.
Dalam Pilkada Jabar 2018, Emil mengaku harus menggadaikan motor Harley Davidson dan sejumlah barang lain miliknya. Langkah tersebut, dirinya lakukan untuk menutupi kebutuhan biaya Pilkada di Indonesia yang tergolong mahal.
“Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyaklah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya,” tandasnya.(yon)
