">
Selasa, 10 Desember, 2019
walimedia.com
Advertisement
  • HOME
  • SEPUTAR JABAR
    • SUKABUMI
    • BOGOR RAYA
    • CIANJUR
  • BANDUNG RAYA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • EDUKASI
  • RAGAM
No Result
View All Result
  • HOME
  • SEPUTAR JABAR
    • SUKABUMI
    • BOGOR RAYA
    • CIANJUR
  • BANDUNG RAYA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • EDUKASI
  • RAGAM
No Result
View All Result
walimedia.com
No Result
View All Result

Meski Sempat Gadaikan Moge, Emil Tak Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Rabu, 20 November, 2019
in SEPUTAR JABAR
0
Meski Sempat Gadaikan Moge, Emil Tak Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare WA

BANDUNG, walimedia.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku tidak setuju dengan opsi pengembalian Pilkada kepada DPRD di setiap daerah. Terlebih, proses Pilkada yang secara langsung dilakukan masyarakat adalah bagian demokrasi dan telah berjalan selama 20 tahun.

Emil sapaan Ridwan Kamil menyatakan, dirinya sebagai kepala daerah adalah produk Pilkada langsung, baik saat menjabat Wali Kota Bandung maupun Gubernur Jawa Barat. Untuk itu, Pilkada langsung dinilai lebih baik meski terdapat sejumlah kekurangan.

“Faktanya Pilkada mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin Pilkada murahnya, begitu,” kata Emil di Bandung, Rabu (20/11/2019).

Sebagai contoh, Emil menjelaskan, di India yang memiliki jumlah penduduknya lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital, sehingga bisa lebih murah. Sementara di Indonesia, hingga saat ini masih memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.

Dengan demikian, kata dia, setiap pasangan setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal, di Jawa Barat sendiri ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberikan anggaran sekira Rp 100 ribu per orang.

“Biaya termahal itu saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar. Jadi wacana itu sebaiknya disimpulkan dulu, secara teknis dan sebagainya di lapangan. Saya tahu biaya termahal ada di situ,” ujarnya.

Dalam Pilkada Jabar 2018, Emil mengaku harus menggadaikan motor Harley Davidson dan sejumlah barang lain miliknya. Langkah tersebut, dirinya lakukan untuk menutupi kebutuhan biaya Pilkada di Indonesia yang tergolong mahal.

“Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyaklah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya,” tandasnya.(yon)

Bagikan ini:

  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)

Menyukai ini:

Suka Memuat...

Terkait

Tags: #gedungsate
">
Previous Post

Tak Hanya Wamil, UU PSDN adalah Upaya Transformasi Potensi SDM

Next Post

Bawaslu Jabar Siap Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Next Post
Bawaslu Jabar Siap Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Bawaslu Jabar Siap Awasi Pelaksanaan Pilkada 2020

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • DISCLAIMER

© 2019 walimedia.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • SEPUTAR JABAR
    • SUKABUMI
    • BOGOR RAYA
    • CIANJUR
  • BANDUNG RAYA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • EDUKASI
  • RAGAM

© 2019 walimedia.com

%d blogger menyukai ini: