BANDUNG, walimedia.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta perusahaan di seluruh daerah di Jawa Barat menaikan besaran upah bagi para pekerja. Permintaan tersebut, disampaikan menyusul polemik terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 tidak wajib ditetapkan olehnya sebagai gubernur.
Namun demikian, Emil sapaan Ridwan Kamil menyatakan belum bisa memutuskan apakah dirinya akan menetapkan UMK 2020 atau tidak. Hingga saat ini, dirinya mengaku masih mempertimbangkan keputusan untuk menetapkan besaran UMK 2020.
Emil sendiri mengaku baru menerima surat dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang mengungkapkan adanya persoalan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut, kata dia, sangat berpengaruh pada kelangsungan industri, khususnya berkaitan dengan padat karya.
“Jadi, belum bisa jawab (soal penetapan UMK 2020). Pemimpin harus ambil keputusan, jadi saya belum bisa jawab putusannya antara menetapkan UMK atau tidak menetapkan,” ujar Emil di Bandung, Kamis (21/11/2019).
Meski dirinya tidak menetapkan, kata Emil, setiap perusahaan di Jawa Barat diminta tetap menaikkan UMK 2020. Selain itu, dirinya juga meminta agar pihak perusahaan dan buruh berembuk untuk menetapkan kenaikan besaran UMK 2020.
“Tapi tetap naik ya. Kalau saya tidak tetapkan UMK itu tetap naik, hanya persentasenya disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing,” tutur Emil.
Jika besaran UMK 2020 dikunci, Emi mengaku khawatir akan banyak perusahaan di Jawa Barat gulung tikar. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat dua klausul, yakni wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga dapat menetapkan UMK.
“Nah, kata dapat ini artinya diserahkan pada situasi masing-masing. Ada provinsi yang sekarang tidak menetapkan (UMK), ada juga yang menetapkan,” tandasnya.(yon)
