Sistem Ekonomi Islam, Jaminan Kesejahteraan dan Kemandirian

oleh -32 views
Siti Susanti, S. Pd

Pandemi memberi pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Efeknya, ekonomi Jawa Barat sempat mengalami terjun bebas.

Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian, diantaranya dengan mendorong aktivitas ekspor ke luar negeri.

Pada triwulan II/2021, eksporJawa Barat (Jabar) ke luar negeri mengalami pertumbuhan sangat tinggi yaitu 39,81, sehingga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Jabar yang melejit 6,13 persen secara year to year (yoy). Sedangkan secara kumulatif hingga triwulan II/2021 tumbuh 2,54 persen. (tempo.co, 6/7)

Saat ini, di Jabar sudah ada 10.000 produk UMKM yang sedang disiapkan untuk ekspor, dan tahun depan ditargetkan 100 ribu eksportir.

Dalam rangka menggiatkan aktivitas ekspor Jabar, dijalankan berbagai program diantaranya Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM maupun startup untuk mendapatkan dana melalui pasar modal. Terkait hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini meresmikan Kampus UMKM Shopee Ekspor di Kota Bandung, Kamis (5/8/2021). Keberadaan kampus tersebut diharapkan menjadi lokomotif pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jabar dalam mengekspor produknya. Mendukung ke arah ini, diadakan program satu laptop setiap desa bagi 5000 desa dan persiapan pendidikan vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Berbagai program SCF ini seolah menjadi angin segar bagi masyarakat yang saat ini terdampak pandemi, utamanya bagi pelaku UMKM. Namun jika ditilik dari segi investor, meski membuka kesempatan kepada para investor termasuk kaum milenial, mereka yang memiliki modal besarlah yang berpeluang mendapatkan untung besar. Dengan skema saat ini, kenaikan pendapatan sebagian orang dianggap dapat menaikkan angka pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya, meski kemiskinan meningkat apalagi di masa pandemi saat ini, angka pertumbuhan ekonomi dikatakan naik. Hal ini karena diambil nilai rata-rata. Sehingga bisa dikatakan, angka pertumbuhan ekonomi hanyalah sekedar angka, tidak dapat menjadi cerminan kesejahteraan masyarakat.

Meski tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan angka pertumbuhan ekonomi itulah yang dikejar. Adapun menaikkan kesejahteraan masyarakat secara hakiki malah diabaikan.

Di sisi lain, sangat disayangkan, permodalan ini diserahkan kepada investor swasta. Seharusnya dalam masa krisis saat ini, pemerintah-lah yang memberikan modal bagi para UMKM sebagai wujud perhatian terhadap nasib mereka. Namun tampaknya ini sulit dilakukan akibat paradigma yang mendasarinya dan anggaran yang minim.

Berbagai fenomena ini merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalisme yang diberlakukan di negeri tercinta kita saat ini. Dalam sistem kapitalisme, angka pertumbuhan ekonomi dilihat dari jumlah produksi barang dan jasa, tanpa memperhatikan distribusinya di tengah masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan mereka yang memiliki modal besar, itulah yang akan bertahan dan sejahtera. Adapun masyarakat kebanyakan (golongan menengah ke bawah) semakin jauh dari sejahtera.

Sistem kapitalisme juga tidak memiliki batasan halal haram. Transaksi ribawi dan pasar modal digiatkan. Padahal aktivitas ini secara praktek bertentangan dengan Islam, agama mayoritas masyarakat Jawa Barat.

Selain itu, sistem kapitalisme tidak memiliki batasan kepemilikan. Siapa yang memiliki modal, dapat menguasai seluruh sektor ekonomi, termasuk menguasai sektor-sektor vital. Akibatnya, sumber pemasukan negara menjadi minim, dan perekonomian tergantung kepada para investor baik dalam dan luar negeri.

Ditambah lagi, keberadaan pemimpin masyarakat dalam kapitalisme berperan bukan dalam rangka melayani masyarakat, tapi justru sekedar sebagai fasilitator, yang mengeluarkan berbagai regulasi bagi kepentingan para pemilik modal/korporasi.

Adapun Islam, membangun kehidupan berdasarkan keimanan. Halal haram menjadi patokan dalam beraktivitas. Sebagai agama kafah (paripurna), Islam memiliki seperangkat aturan termasuk dalam perekonomian.

Ukuran kesejahteraan dalam Islam, bukan dihitung berdasarkan rata-rata, namun setiap individu diperhatikan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Jika ada satu orang saja yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka itu akan diselesaikan. Sehingga, Islam tidak memusatkan kepada proses produksi, namun bagaimana agar kekayaan itu bisa terdistribusi kepada seluruh anggota masyarakat. Skema ini dapat menjadi gambaran ril masyarakat, bukan sekedar angka-angka.

Terkait makro ekonomi, sistem Islam memiliki mekanisme yang menjamin pemasukan negara menjadi besar dan mandiri, tanpa tergantung kepada negara lain ataupun organisasi lain. Hal ini karena negara berbasis Baitul Mal, yang memiliki sumber pemasukan dari pos hasil pengelolaan sumber daya alam vital semisal pertambangan, laut, hutan, dan aset-aset rakyat lainnya. Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW :
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Selain itu, sumber pemasukan Baitul Mal berasal dari pos pengelolaan milik negara diantaranya berupa kharaj (pungutan atas tanah produktif), juga dari pos zakat yang dibelanjakan hanya untuk delapan asnaf (golongan), sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 60

Saat mekanisme Islam seperti ini diberlakukan, tercatat dalam sejarah pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid mengalami surplus pemasukan APBN sebanyak 2000 triliun. Hal yang sangat luar biasa, dan pemasukannya tentu lebih besar lagi.

Selain itu, secara mikro, sistem Islam juga memiliki mekanisme terkait aktivitas bisnis antarindividu dan pebisnis. Negara akan melarang aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam seperti praktik ribawi dan transaksi-transaksi yang melanggar lainnya. Adapun terkait permodalan, kekurangan modal bisa diselesaikan dengan skema syirkah(kerjasama) antarindividu dan pebisnis. Saat pandemi, negara akan hadir dengan memberikan modal dalam bentuk hibah atau pinjaman tanpa beban bunga/riba.

Seperangkat mekanisme ini, sangat terkait dengan peran negara yang ditetapkan Islam, yaitu peran sebagai pelayan masyarakat, bukan sekedar sebagai fasilitator, sebagimana hadits Nabi SAW:
“‘Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.’” (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).

Tugas utama penguasa sebagai pelayan rakyat terfokus dalam dua hal, yaitu hirosatuddin dan siyasatuddunya (melindungi agama mereka dan mengatur urusan dunia). (Al-Ahkam as-Sulthoniyah, juz I, hlm 3).

Demikianlah, gambaran sistem Islam dalam perekonomian. Sistem yang berasal dari Zat Yang Maha Adil ini mampu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian, sebagai bentuk keberkahan saat menerapkannya.Maha Benar Allah dalam firmanNya:
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. Al-Araf 96).**

 

Ditulis oleh : Siti Susanti, S. Pd, Staf Pangajar pada Lembaga Asysyifa, Kota Bandung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.