Antara FWB, Sexual Consent dan Izzah Institusi Pendidikan Saat Ini

oleh -13 views
friends with benefits e1637117265951
Screenshot film "Friends with Benefits".(dok.youtube.com)
irahwati e1637117400242
Irah Wati Murni, S.Pd,

Belum usai pemberitaan yang cukup viral tentang ide childfree – keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat – kini datang ide (wacana) baru lagi yang isinya juga meresahkan. Apa itu?

Adalah Friends With Benefits (FWB). Ia adalah budaya kaum muda zaman sekarang yang muncul dari kebudayaan barat, dimana hubungan pertemanan namun akhirnya mengarah kepada hubungan badan dengan persetujuan kedua pihak (by consent). Tanpa melibatkan perasaan bahkan jauh dari aturan agama. Jadi “benefits” (keuntungan) yang didapat menurut mereka adalah hubungan badan tapi tidak mau komitmen dan tanggung jawab. Bagaimana bahaya banget kan ide FWB ini bagi generasi muda saat ini?

Tak hanya itu, fakta ini semakin diperparah dengan terbitnya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Pemendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Permen PPKS, diteken Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu.

Mengutip Republika, Kamis (4 /11/2021), Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristekdikti, Anang Ristanto, mengatakan Permendikbudristek tersebut mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik. Sehingga menyebabkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi selama ini tidak tertangani sebagaimana mestinya.

Menurutnya, kerugian fisik dan mental bagi korban kekerasan seksual menjadikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi tidak optimal dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Sudah sepatutnya kekerasan seksual tidak terjadi, apalagi di lingkungan pendidikan.

Intinya, Permen PPKS ini digagas sebagai terobosan karena “berperspektif korban”, yaitu jaminan perlindungan untuk korban dan saksi kekerasan seksual. Selain itu juga terdapat Satuan Tugas yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, pelibatan seluruh unsur civitas akademika yang berada di perguruan tinggi, mekanisme penanganan kekerasan seksual yang jelas, serta evaluasi implementasi terhadap penerapan peraturan ini.

Menanggapi hal ini, Majelis Ormas Islam (MOI) yang beranggotakan 13 Ormas Islam Indonesia menyatakan penolakan terhadap keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudistek RI) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tanggal 28 September 2021. MOI menilai bahwa Permendikbudristek tersebut secara tidak langsung telah melegalisasikan perzinaaan. (Republika, Kamis (4/11/2021).

Bukan tanpa sebab MOI menolaknya, peraturan menteri ini memasukkan persoalan ‘persetujuan’ atau yang biasa dikenal sebagai consent menjadi diksi yang berulang-ulang digunakan sebagaimana bisa ditemukan pada Pasal 5 ayat 2. Bahwa beraneka tindakan atau perilaku akan masuk dalam konteks kekerasan seksual bila tidak terdapat persetujuan dengan korban. Jika aturan seperti ini dilegalkan, maka ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya.

Ide Muatan FWB dan Sexual Consent Adalah Liberalisme

Jika melihat fakta dari ide FWB atau konsep Consent (persetujuan) hubungan badan jika dua belah pihak bersepakat ini adalah ide-ide berbahaya dari arus ide liberalisme. Bagaimana asas dasar dari ide-ide ini ialah kebebasan. Maka jika seseorang mau melakukan apapun termasuk hubungan badan itu dianggap sah-sah saja jika disetujui oleh dua belah pihak tanpa melihat apakah mereka sudah menikah atau belum menikah.

Dalam kehidupan orang barat ide kebebasan seperti ini memang sudah dianggap biasa, namun bagaimana jika ide ini diterapkan oleh umat Islam yang notabenenya memiliki aturan yang lengkap dalam pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Apakah kita akan ikut-ikutan dengan ide liberal mereka yang sangat berbahaya ini?

Jika ide ini dibiarkan saja diterapkan dalam lingkungan kampus bahkan sampai dilegalkan oleh pemerintah dalam biduk Permen PPKS, maka akan sangat berbahaya bagi akidah generasi muda Islam. Dimana nanti generasi muda termasuk kaum intelektual tak lagi peduli dengan hubungan yang halal dan haram dalam kehidupan mereka. Ide ini justru berpotensi menjadi pintu legalisasi zina di institusi Perguruan Tinggi. Naudzu billah.

Padahal kampus semestinya menjadi tempat lahirnya insan pembuat perbaikan, bukan malah difasilitasi dengan kebijakan yang menyempurnakan liberalisasi seksual yang sudah mengepung pemuda dari berbagai arah. Sebab hal ini justru akan mengubah dan merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus, yang semestinya perzinaaan itu kejahatan malah kemudian dibiarkan.

Jika ide ini diadopsi oleh Perguruan Tinggi maka mau jadi apa nanti generasi penerus peradaban kelak? Sungguh aturan seperti ini sebaliknya akan menjatuhkan izzah (kemuliaan diri) dan murru’ah kehormatan kampus yang notabenenya sebagai insan intelektual.

Oleh karena itu, masalah utama sesungguhnya yang layak untuk dibongkar adalah praktik-praktik sekularisasi itu sendiri. Sekularisasi kampus jelas-jelas melahirkan pola pikir liberal, cepat atau lambat pasti menghancurkan generasi. Jika tidak hancur di dunia, pasti merugi di akhirat. Na’udzu billaahi min dzaalik.

Islam Menjaga Izzah Institusi Pendidikan

Islam memposisikan ilmu pengetahuan dan institusi dengan sangat mulia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya “…..niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Mujadalah:11)

Dalam Islam, tujuan menuntut ilmu dalam rangka ibadah dan mencari hidayah Allah Swt.. Pendidikan dalam Islam adalah upaya sistemis mewujudkan generasi yang bertakwa, taat pada aturan Allah. Tentu saja bukan untuk menghasilkan generasi lemah iman, miskin moralitas, alih-alih tidak memiliki girah Islam, apalagi mencetak lulusan yang tidak bermoral dan berakhlak liberal. Maka benarlah, hanya dengan format pendidikan sahih Islam, ilmu pengetahuan yang diperoleh pun akan mendatangkan keberkahan.

Kini saatnya mengembalikan kehormatan kampus sebagai institusi pendidikan yang sebenarnya, penyedia dan pelaksana fungsi penjagaan bagi ideologi dan tsaqafah sahih bagi generasi pembelajar dan terpelajar. Sebab, keduanya (ideologi dan tsaqafah) adalah tulang punggung peradaban dan kelangsungan hidup umat. Dengan demikian, kampus harus mengambil peran dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang tujuan dan hasilnya akan bermanfaat untuk membangun peradaban gemilang.

Semua itu hanya bisa terwujud dengan landasan pemikiran akidah Islam yang didukung oleh kebijakan pemimpin yang berlandaskan sistem Islam. Wallahu’alam. []

Ditulis oleh: Irah Wati Murni, S.Pd, Pengemban Dakwah dan Pemerhati Kebijakan Publik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.