Soal Penerapan PPKM Jelang Nataru, Idris: Siap Ikuti Arahan Pusat

oleh -3 views
idris kuswandi e1611823218569
Idris Kuswandi

BANDUNG | WMOL – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru (natal dan tahun baru), akan melarang semua kegiatan yang mengumpulkan kerumunan orang dalam jumlah besar, seperti perayaan pesta kembang api, pawai atau arak-arakan (konvoi).

Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia dilakukan dalam rangka memperketat pergerakan orang guna mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Terkait hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pun menyatakan siap mengikuti arahan pemerintah pusat tersebut. Termasuk jika harus kembali menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat Nataru.

“Itu pertimbangan dalam antisipasi, Natal dan tahun baru menjadi celah kerawanan terhadap penurungan tingkat kedisiplinan masyarakat,” ujar Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi, Kamis (18/11/2021).

Idris mengatakan, pihaknya memang akan mengantisipasi dan ikut mengendalikan adanya kerumunan disaat penghujung akhir tahun.

“Pengunjung harus dikendalikan. Kita ikuti saja yang sudah menjadi ketentuan. Prinsipnya kita siap,” ujar Idris.

Menurutnya, jika Kota Bandung menerapkan PPKM Level 3 maka akan ada beberapa pembatasan.Semisal kapasitas pengunjung obyek wisata, tempat hiburan dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive Converntion and Exhibition).

“Level 3 itu seperti kapasitas pengunjung dari 50 persen menjadi 25 persen. Tempat hiburan kembali tidak boleh beroperasi. Pengunjung toko dan mal hanya 25 persen. Kegiatan Miec juga dibatasi kapasitasnya,” tutur Idris.

Untuk penerapannya, Idris mengatakan, sebelumnya Kota Bandung juga pernah menerapkan PPKM Level 3. Sehingga pasti bisa melaksanakannya dengan baik.

Sementara terkait jumlah anggota Satpol PP yang akan bertugas di akhir tahun, Idris menyebut akan menyesuaikan dengan kebutuhan. “Anggota pasti disiapkan, kita menyesuaikan,” ujarnya.

Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia dilakukan dalam rangka memperketat pergerakan orang guna mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Kebijakan tersebut, kata dia, diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi harus tetap bergerak.

Kebijakan penyamarataan penerapan PPKM level 3 tersebut dilakukan juga karena libur Natal dan tahun baru diprediksi akan meningkatkan mobilitas masyarakat. (yan/bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.