Dewan Desak SKPD Membuat Inovasi

oleh -3 views
WhatsApp Image 2022 04 06 at 11.43.47 e1649248754942

BANDUNG | WALIMEDIA – Permasalahan yang terjadi di setiap dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dari tahun ke tahun tidak ada perbedaan. Sehingga terkesan salin-tempel atau copy-paste dan tidak adanya inovasi.

Demikian dikatakan Ketua Pansus 1 LKPJ Wali Kota Bandung, Ferry Cahyadi saat menggelar rapat Realisasi Kinerja dari Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 bersama Dinas Cipta Karya Bina dan Tata Ruang (Distaru), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Selasa, (5/4/2022)

IMG 20220103 WA0012

“Dari tahun ke tahun permasalahan masih itu itu saja. Dinas-dinas pun target PAD ini sebenarnya masih ada. Masalah ini seperti copy-paste, belum ada inovasi. Ini catatan penting,” kata Ferry.

Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana mengatakan, SKPD sebagai lembaga pelayanan untuk masyarakat memang perlu inovasi dan kreasi dalam mencari potensi-potensi pajak di setiap dinas.

“Dalam target pendapatan, filosofinya seperti bertabrakan dengan pengertian dinas sebagai pelayanan, bukan pendapatan. Misal soal sampah, ada Perwal kenaikan retribusi sampah. Tapi masyarakat langsung nolak tanpa tahu. Kedekatannya dari dinas untuk PAD, itu pemanfaatan aset yang ada. Menaikkan nilai retribusi atau tuntutan bukan solusi, tapi harus mencari potensi PAD yang lain,” ujar Riana.

Selain itu, Riana pun menyarankan setiap dinas agar melaporkan hasil pelaksanaan atas rekomendasi DPRD tahun 2020.

“2020 DPRD telah melakukan rekomendasi terkait pelayanan atau kinerja. Apakah dari rekomendasi DPRD tersebut sudah dilaksanakan? Bagaimana pelaksanaan dan hambatannya? Ini perlu dilaporkan,” ujar Riana.

Sependapat dengan Riana, Anggota Pansus 1, Nunung Nurasiah, S.Pd., mengatakan Pemkot Bandung harus melakukan inovasi, melihat ketercapaian retribusi Kota Bandung terbilang sangat rendah.

“Keseluruhan retribusi di Kota Bandung ini terbilang sangat rendah, 43,29 persen. Ini perlu inovasi,” kata Nunung.

Anggota Pansus lainnya, Sandi Muharram, S.E., mengatakan pemerintah perlu memaksimalkan pelayanan agar masyarakat pun tahu apa manfaat pemungutan pajak tersebut.

“Pertama, kita ingin masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya meminta pajak saja, tapi bagaimana kontribusi yang masyarakat berikan berbalik menjadi pelayanan. Sehingga yang mereka berikan sesuai,” ujar Sandi.

Ia menambahkan, target dari retribusi setiap SKPD setiap tahunnya perlu berdasarkan perhitungan data yang ada, agar realisasinya jelas.

“Target ini harus berbasis data yang jelas, misal target pendapatan bisa dilihat dari mana saja pendapatannya, sehingga kebijakan pemerintah itu bijak, sesuai kondisi yang ada,” kata Sandi.
Senada dengan pendapat Sandi, Salmiah Rambe, S.Pd.I., M.Sos., mengatakan terkait pendataan harus dikelola pemerintah secara terpusat agar bisa dikelola dan diawasi.

“Terkait pendataan, pengelolaan pemerintahan kita sistemnya belum terpusat, harusnya terpusat, sehingga kita bisa tahu misal ada pengawasan menara-menara baru warga, sehingga dari sini pencapaian-pencapaian. Masih bisa dan harus dinaikan lagi ketercapaiannya,” kata Salmiah. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.